Form SPT PPh 21/26

	Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		X SPT Normal SPT Pembetulan Ke-___­
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		Tahun Kalender 20_14_	Formulir 1721
Masa Pajak			(Bulan/Tahun) 0 1 / 2 0 1 4

                                          Bagian  A – Informasi Identitas Wajib Pajak

1	NPWP	0 2 4 1 3 2 2 5 0 - X X X 0 0 0
2	Nama WP	PT XXX
3	Alamat	JL. XXX
		BEKASI
4	Nomor Telepon	88888888	5	Alamat Email

Bagian B – Objek Pajak

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)		Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
6	Pegawai Tetap	54	98.985.500		1.059.616
7	Penerima Pensiun Berkala	-	-		-
8	Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas	12	18.720.000		196.850
9	Distributor MLM	-	-		-
10	Petugas Dinas Luar Asuransi	-	-		-
11	Penjaja Barang Dagangan	-	-		-
12	Tenaga Ahli	-	-		-
13	Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap	-	-		-
14	Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain	-	-		-
15	Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun	-	-		-
16	Peserta Kegiatan	-	-		-
17	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan	-	-		-
18	Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan	-	-		-
19	Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri	-	-		-
20	Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)	66	117.705.500		1.256.466
21	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)				-
22	STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)				-
23	Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak 6 7 5 4 3 2 1 8 9 11 12 10			Tahun Kalender	-
24	Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)				-
25	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20  –  angka 24)				1.256.466
	25a.  Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
	25b.  Penyetoran dengan SSP
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26  dan 27
26	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)				-
27	PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25  –  angka 26)				-
28	Tahun Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak

Catatan:

Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah  Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

Bagian C – Objek Pajak – Final

No	Golongan Penerima Penghasilan	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
30	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
31	Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)

Bagian D – Lampiran

X	a) Surat Setoran Pajak _2_ lembar		b)  Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP		c)  Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
	d)            Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final		e)  Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final		f)   Formulir 1721 – I       (Disampaikan hanya pada Masa Pajak  Desember)
	g) Formulir 1721 – II     (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)		h)  Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)		i)

Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			Diisi oleh Petugas
X             PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)               Kuasa Wajib Pajak			SPT Masa Diterima: Langsung dari WP Melalui Pos
Nama	H E S T I N O V I Y A N T I
NPWP	0 9 2 4 8 X X X 8 - 4 3 2 0 0 1
Tanda Tangan		Tanggal (dd/mm/yyyy) _12 _/_12_/_2013	Tanggal (dd/mm/yyyy) ___/___/_____	Tanda Tangan

TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh

Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:

1.        Pegawai tetap.

2.        Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.

3.        Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.

4.        Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan.

5.        Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.

6.        Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

7.        Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.

8.        Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur.

9.        Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

10.     Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.

(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)

PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI

PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan.
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008).

BIAYA JABATAN

Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.

(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)

BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21

Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008).

PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).